Menggugat “Moral” Wakil Rakyat

(Tragedi DPRK Bireuen)

Oleh: Khairil Miswar

Bireuen, 11 Juni 2015

Ilustrasi. Sumber Foto: aleks79.blogspot.com

Bagi masyarakat Indonesia, sudah tidak aneh lagi jika terdengar ada anggota dewan yang nyeleneh. Sepertinya hal tersebut sudah menjadi semacam tren tersendiri di abad modern, di mana ramai orang-orang terhormat yang sudah tak layak dihormati. Mendengar ada oknum anggota dewan nonton “video panas” di gedung dewan, kita hanya bisa tersenyum. Demikian pula jika beredar kabar ada oknum anggota dewan melakukan mesum, juga sudah dianggap sebagai fenomena yang biasa saja. Adapun terkait kasus korupsi dan sejenisnya yang melibatkan oknum dewan, juga semakin tidak relevan untuk dibahas, mengingat perilaku tersebut sudah menjadi semacam “tradisi” yang terus dipertahankan.

Penyakit moral dalam tubuh sebagian oknum anggota dewan, tidak hanya terjadi di pusat Republik ini, tetapi penyakit tersebut juga menyebar ke seluruh pelosok negeri. Bahkan di negeri syariat pun perilaku ini kian “merajalela”.

Beberapa hari lalu, tersiar kabar bahwa seorang anggota dewan (DPRK) di Bireuen, Faisal Hasballah, mengamuk dan “berkicau” sehingga membuat suasana menjadi “gaduh”. Berita yang awalnya disodorkan oleh Koran Bireuen, menyebut bahwa anggota dewan yang mengamuk tersebut disebabkan stress masalah pribadi. Namun di tengah arus informasi yang semakin canggih saat ini, bermunculan pula berita lainnya seputar tragedi tersebut.

Kompas.com memberitakan bahwa Faisal yang merupakan politisi Partai Gerindra tersebut tidak hanya mengamuk, tetapi ia juga membeberkan sejumlah pernyataan kontroversial terhadap legislatif tempatnya bekerja. Faisal menuding kegiatan DPRK untuk keluar daerah, seperti bimtek, studi banding, tak lebih dari kegiatan menghabiskan uang negara hanya untuk mabuk-mabukan dan main perempuan. Faisal juga mengatakan, bahwa semua anggota Dewan harus mengikuti tes urine untuk membuktikan mereka menggunakan narkoba atau tidak. Tidak hanya itu, Faisal juga menyinggung ijazah palsu Ketua DPRK Bireuen.

Dalam “ceramahnya”, Faisal juga memaparkan bahwa banyak anggota dewan yang sekarang ini berasal dari kalangan aktivis, tetapi hanya dengan disodorkan uang lima juta oleh orang lain, mereka berubah haluan tidak dan lagi memperjuangkan kepentingan rakyat.

Analisis Pernyataan Faisal Hasballah

Meskipun pada awalnya sebagian pihak menyebut Faisal stress sehingga membuka “aib” rekan sendiri, namun asumsi ini nampaknya sudah “terpental” dengan adanya pengakuan dari Faisal bahwa dirinya sangat sadar ketika mengeluarkan pernyataan kontroversial tersebut. Media Juang News terlihat sangat aktif mengawal kasus ini dengan informasi yang up to date.

Sebelum berbincang terlalu jauh, kiranya perlu ditegaskan bahwa tulisan ini tidak bermaksud untuk membela siapa pun, dan tidak pula untuk menuding seorang pun. Di sisi lain, saya juga sudah merasa “bosan” memperbincangkan topik ini. Namun, sebagai bagian dari masyarakat Bireuen, saya merasa punya hak untuk sedikit “berkicau”, sebagai pengganti proh ok di kedai kopi.

Ada lima poin yang saya tangkap dari pernyataan Faisal Hasballah. Pertama, Faisal menuding bahwa kegiatan DPRK Bireuen ke luar daerah hanyalah aksi menghabiskan uang rakyat. Jika dianalisis lebih lanjut, istilah menghabiskan uang rakyat tentunya identik dengan korupsi. Untuk poin ini biarlah menjadi kewenangan pihak terkait untuk menelusuri. Lagi pula di Bireuen juga ada beberapa LSM anti korupsi sehingga hal ini menjadi ranah mereka untuk kemudian dikupas secara detail. Dalam tulisan ini, tudingan tersebut baiknya saya abaikan saja.

Kedua, Faisal menuding ada anggota dewan yang mabuk-mabukan dan memakai narkoba. Faisal meminta beberapa oknum dewan yang kononnya dikenal oleh Faisal untuk diperiksa urinenya. Ketiga, Faisal menyebut bahwa ada oknum anggota dewan yang main perempuan di luar daerah. Keempat, Faisal juga menyinggung tentang ijazah palsu ketua DPRK Bireuen. Kelima, banyak anggota DPRK Bireuen yang berasal dari aktivis, tetapi pada saat disodorkan uang di gedung dewan mereka tidak lagi memperjuangkan kepentingan rakyat.

Poin kedua terkait narkoba adalah domain dari Badan Narkotika Kabupaten Bireuen dan juga pihak kepolisian. Jika dugaan ini benar, sebagai warga negara yang baik Faisal Hasballah harus membuat laporan tertulis kepada institusi terkait agar persoalan tersebut menjadi terang benderang, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Keberanian Faisal mengungkap hal ini memang patut diacungi jempol, tapi tentunya Faisal harus menempuh langkah prosedural dan tidak hanya sekedera klaim yang bisa menjadi fitnah di kemudian hari. Bagi oknum anggota dewan yang oleh Faisal dituding menggunakan narkoba bisa memilih satu dari dua langkah normatif, yaitu melakukan pemeriksaan urine sehingga hasilnya menjadi jelas, atau balik melaporkan Faisal kepada pihak Kepolisian jika tudingan itu keliru.

Poin ketiga, terkait main perempuan. Ini adalah tudingan serius karena menyangkut moralitas dan nama baik seseorang. Jika pernyataan Faisal benar, maka kita patut menyesal telah memilih mereka untuk duduk di gedung terhormat. Terkait hal ini, agar tidak menjadi fitnah berkepanjangan, saya kira Badan Kehormatan Dewan punya peran besar untuk menelusuri tudingan tersebut. Jika ada anggota dewan yang terbukti main perempuan, maka partai politik pengusung harus memberikan sanksi keras kepada oknum dewan tersebut, karena tindakannya tidak hanya melecehkan lembaga terhormat, tetapi juga mencoreng nama baik partai politik di mata publik.

Poin keempat, mengenai ijazah palsu. Ini menarik. Akhir-akhir ini kasus ijazah palsu sudah menjadi fenomena umum di Indonesia. Beberapa waktu lalu, pihak kepolisian di Aceh juga sudah berhasil meringkus beberapa orang terduga pembuat ijazah palsu yang mencatut nama Unsyiah. Sama halnya seperti poin kedua, jika hal ini benar, maka Faisal Hasballah harus membuat laporan tertulis kepada pihak kepolisian agar ditelusuri benar tidaknya. Jika seandainya tudingan ini hanya isapan jempol belaka, maka giliran tertuding (ketua DPRK) yang harus balik membawa Faisal ke meja hijau.

Poin kelima yang merupakan poin terakhir adalah poin yang paling menarik bagi saya. Faisal menuding para aktivis yang saat ini menjadi anggota dewan sudah tidak lagi memperjuangkan kepentingan rakyat. Bahkan Faisal menyebut bahwa mereka bisa “dibeli” dengan uang lima juta. Benarkah? Tragis dan menyedihkan!

Sebagai seorang yang pernah terlibat aktif dalam pergerakan mahasiswa dan juga secara aktif melemparkan kritik kepada pemerintah, khususnya pemkab Bireuen, jujur saya merasa “tak enak badan” mendengar tudingan Faisal. Apalagi beberapa anggota DPRK Bireuen saat ini adalah rekan-rekan saya yang dulunya bersikap kritis dan pro rakyat. Sudah demikian pragmatiskah mereka? Oportuniskah mereka? Sudah lalaikah mereka dengan kursi empuk itu? Tentu hanya mereka yang tahu. Jika tudingan Faisal ini benar, maka patutlah kita menangis.

Tapi, saya masih belum yakin dengan tudingan Faisal tersebut. Semoga saja rekan-rekan saya yang sekarang “duduk bersila” di gedung terhormat bersedia menjawab tudingan Faisal yang telah “menusuk hati” dunia aktivis. Buktikan bahwa anda masih seperti dulu. Wallahul Musta’an.

Artikel ini sudah pernah dipublikasikan di Kompasiana