Aceh; Nasionalisme Yang Terus Diuji

Oleh: Khairil Miswar

Bireuen, 14 Agustus 2016

Khairil Miswar 2016

Bagi masyarakat Aceh, Agustus merupakan bulan yang sangat istimewa tersebab ada dua momen sakral yang terus diperingati saban tahun. 17 Agustus adalah hari paling “keramat” bagi masyarakat Aceh, di mana daerah ini pernah menjadi pusat pergerakan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari agresi militer Belanda tempo doeloe. Para mujahidin Aceh, dimulai dari Tgk Chiek Ditiro sampai dengan Tgk. Dawud Beureueh telah mengukir sejarah gemilang dengan perjuagan heroik untuk mengusir para serdadu Belanda. Di saat daerah lain di Indonesia telah berhasil ditundukkan oleh penjajah, Aceh kembali menunjukkan rasa nasionalismenya untuk menopang agar Republik yang baru seumur jagung itu dapat berdiri tegak. Radio Rimba Raya berhasil meyakinkan dunia internasional bahwa Indonesia masih berdenyut di saat Belanda melakukan agresi militernya. Perang Medan Area menjadi lahan jihad bagi para mujahidin dan nasionalis Aceh agar Merah Putih tetap Berjaya.

Selain 17 Agustus, tanggal 15 Agustus juga hari yang sangat bersejarah bagi masyarakat Aceh, di mana saat itu genderang damai ditabuh diseluruh pelosok tanah Aceh dengan ditandatanganinya Memorandum of Understanding antara RI dan GAM di Helsinky. GAM yang dulunya memberontak telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Para serdadu GAM yang dulunya menenteng senjata di “rimba Tuhan” sekarang telah kembali berbaur dengan masyarakat. Sebagian dari mereka telah menjadi Gubernur, Bupati, Walikota dan anggota DPR, baik di kabupaten maupun di Provinsi.

Dengan demikian, adalah wajar jika dua momen ini terus diperingati oleh masyarakat Aceh. Perayaan 17 Agustus adalah manifesto nasionalisme awal masyarakat Aceh yang di masa lampau telah berjuang melawan penjajah. Adapun 15 Agustus adalah hari lahirnya nasionalisme baru masyarakat Aceh yang dalam beberapa waktu pernah tertanam di “dasar bumi tersebab “kelalaian” dan “kegagalan” Republik dalam memahami Aceh.

Nasionalisme Terus Diuji

Rasa nasionalisme yang dimiliki masyarakat Aceh bukan cuma isapan jempol, tapi telah terbukti dengan pengorbanan jiwa, raga dan harta yang tak terkira jumlahnya. Mungkin akan menghabiskan banyak halaman jika semuanya diuraikan di sini. Namun demikian, rasa nasionalisme yang dimiliki masyarakat Aceh tidak selamanya indah, tetapi rasa itu terus diuji dari zaman ke zaman.

Ujian pertama terjadi pada tahun 1949 ketika terjadi diskusi antara pejuang Aceh dalam rangka membahas ajakan Dr. Tengku Mansur yang mengajak Aceh bergabung dengan Negara Sumatera Timur. Ada sebagian pendapat kala itu, di antaranya diusulkan oleh Tgk. Hasan Krueng Kalee yang menyarankan agar Aceh berdiri sendiri dengan alasan bahwa kepemimpinan Republik Indonesia sedang “sekarat” dan bahkan lumpuh akibat agresi militer Belanda. Tetapi pendapat dan usulan dari Tgk. Hasan Krueng Kalee tersebut dibantah keras oleh Tgk. Dawud Beureueh sembari menegaskan bahwa kesetiaan rakyat Aceh kepada Pemerintah Republik adalah kesetiaan yang tulus. Penolakan ajakan Dr. Tengku Mansur ini menjadi bukti bagi masyarakat Indonesia bahwa rasa nasionalisme masyarakat Aceh telah teruji.

Ujian rasa nasionalisme rakyat Aceh kembali berlanjut pada saat pemberontakan Dawud Beureueh tahun 1953. Pemberontakan ini adalah ujian kedua terhadap rasa nasionalisme masyarakat Aceh. Dawud Beureueh adalah satu dari empat ulama Aceh yang menyerukan jihad fi sabilillah untuk mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Tapi, ketika Indonesia telah berdiri tegak dan musuh telah pergi, ia (RI) pun (entah sengaja atau tidak) menunjukkan “keangkuhannya” kepada masyarakat Aceh. Penggeledehan rumah-rumah tokoh Pusa (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) dan juga penangkapan terhadap sebagian mereka di awal-awal kemerdekaan oleh “serdadu” Indonesia yang disertai berbagai sikap kasar lainnya adalah bentuk “keangkuhan” yang sangat menyakitkan bagi masyarakat Aceh. “Keangkuhan” Pemerintah Pusat lainnya kala itu adalah pembubaran Provinsi Aceh dengan alasan yang tidak masuk akal. Puncak dari ujian nasionalisme ini adalah meletusnya pemberontakan DI-TII (Darul Islam-Tentara Islam Indonesia) yang kemudian mengambil bentuk NBA-NII (Negara Bagian Aceh-Negara Islam Indonesia) dan terakhir RIA (Republik Islam Aceh). Ujian nasionalisme ini baru terselesaikan pada 1961, ketika Tgk. Dawud Beureueh turun gunung dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Ujian ketiga terhadap rasa nasionalisme masyarakat Aceh kembali terjadi pada saat pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka yang dipimpin Hasan Tiro pada era 1976. Pemberontakan yang dimpimpin oleh para intelektual Aceh ini mencapai puncaknya pada 1999-2004. Pemberontakan ini telah melahirkaan korban yang tak terbilang jumlahnya. Janda bertaburan dan yatim bertebaran hampir di seantero Aceh. Berbagai perundingan dilakukan tapi selalu saja tidak ada titik temu, di mana kedua belah pihak saling mempertahankan “ego” masing-masing sehingga konflik terus bertahan selama 29 tahun. Konflik ini baru terselesaikan pada 15 Agustus 2005 dengan lahirnya MoU Helsinky setelah sebelumnya Aceh luluh lantak dihantam gempa tsunami pada 26 Desember 2004. Selama rentang waktu 29 tahun itu nasionalisme masyarakat Aceh terus diuji.

Saat ini, di kala usia damai Aceh telah berjalan sebelas tahun dan usia Republik Indonesia telah mencapai 71 tahun, ujian nasionalisme bagi masyarakat Aceh masih terus berlangsung, meskipun dalam skala kecil dan tidak sehebat masa perang. Masih banyak persoalan yang sampai saat ini belum terselesaikan dengan baik, antara Aceh dan Jakarta. Sebut saja persoalan Bendera Aceh yang sampai dengan detik ini belum mencapai titik temu.

Rasa nasionalisme rakyat Aceh itu seperti air, jika dibiarkan (tidak diganggu) ia akan tetap tenang, sebaliknya, jika diganggu (tidak disikapi dengan baik), maka ia akan bergolak. Sejarah telah membuktikan bagaimana rasa nasionalisme rakyat Aceh itu “timbul” dan “tenggelam” seiring perjalanan masa.

Artikel ini sudah diterbitkan di Harian Waspada Medan

loading...